DEMONSRASI DAMAI DAN PERNYATAAN KNPB PADA HARI PENOLAKAN/PENENTANGAN HARI ANEKASISI PAPUA BARAT KE DALAM NKRI

PRESS RELEASE KNPB 1 May 2012: TAMAN IMBI JAYAPURA

Rakyat Papua adalah suatu bangsa Negroit, rumpun polinesia, ras Melanesia, secara antropologi, kulit hitam dan rambut keriting. Wilayah territorial dari Sorong sampai dengan Merauke.

Dasar hukum ini diakui oleh Ir soekarno dan Mohamat Hatta, pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan wilayah territorial bangsa Indonesia dari sabang sampai Amboina(Ambon Maluku).

Maka prosses aneksasi dan dan integrasi wilayah territorial bangsa West Papua, melalui: (1) Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 (2) Perjanjian Roma Agreement 30 September 1962 (3) Penyerahan administrasi Pemerintahan West PAPUA dari Negara Belanda kepada UNTEA (PBB ) pada tanggal 1 1963 (4) penyerahan administrasi West Papua dari UNTEA (PBB) kepada pemerintahan NKRI pada tanggal 3 May 1963 (5) dan pelaksanaan pepera 1969 telah melanggar prinsip-prinsip dan standar-standar hukum internasional dan hak asasi manusia secara universal yaitu:

Raise Religious Freedom and Peaceful Political Expression

(New York) –The European Union should press Indonesia to act against growing religious intolerance and to release all political prisoners during the EU-Indonesia human rights dialogue on May 3, 2012, Human Rights Watch said today.

“The EU-Indonesia dialogue should be more than token statements on human rights, but should discuss concrete measures to address rising religious intolerance and restraints on free expression in Indonesia,” said Elaine Pearson, deputy Asia director at Human Rights Watch. “This dialogue should be a wake-up call for Indonesia to protect religious minorities against growing violence and discrimination.”

Indonesian authorities have failed to adequately address increasing incidents of mob violence directed by militant Islamist groups against religious minorities in Java and Sumatra, including the Ahmadiyah, Christians, and Shia Muslims. In 2011, Islamist groups attacked members of the Ahmadiyah religious community and their mosques in 14 locations. Even in the few cases of violence that have resulted in prosecutions, the authorities have often failed to charge all those involved, and punishments handed down have been remarkably light.

Australia West Papua Association (Sydney)

PO Box 28, Spit Junction, Sydney, Australia 2088

Media release 1 May 2012

A people betrayed

Forty nine years ago today, the United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) transferred administration of the Dutch colony of Netherlands New Guinea to Indonesia. From the moment Indonesia took over the administration from UNTEA, the oppression of the West Papuan people began and forty nine years later the oppression continues and so does the struggle of the West Papuan people for self-determination.

Christina Neubauer, Cs sudah pulang dari Polda Papua

Christina Neubauer, Cs sudah pulang dari Polda Papua Setelah memberikan klarifikasi tentang kegiatan peluncuran buku pelanggaran Ham 2010/2011 di P3W Padang Bulan Jayapura. Markus Haluk yang mendampingi Christin membenarkan hal tersebut. Demikian SBP menerima sms singkat dari Markus Haluk bahwa: ’’Kristin baru pulang. Dia sudah memberikan klarifikasih dan semua aman”. SMS yang sama diterima SBP dari Matius Murip (Mantan Wakil Ketua Komnas HAM RI Wilayah Papua), demikian bunyi smsnya: “Info: Kristin Neubauer, Pdt. Dora Balubun dan Robert Mandosir sudah pulang dari Polda Papua, setelahmemberikan klarifikasi tentang peluncuran buku HAM Papua, di 21 April 2012 lalu, semua aman dan terimakasih!”.

Buku Identitas di dalam Krisis Pertanyaan Kepada Misi dan Gereja di papua Barat di Luncurkan

SBP news Jayapura (28/04 P3W) Abepura telah diluncurkan buku dengan Judul : Identitas di dalam krisis pertanyaan kepada misi dan gereja di Papua Barat yang di tulis oleh Joane Beunker, Paritosha Kobbe, Kristina Neubauer, dan SiegfriadFried Sollner dari lembaga diterbitkan dari West Papua Netzwerk,arehiv- und museumss tiftung- deer vem danVem unitet evangelical mission communication of churches. Peluncuran Buku ini dilakukan di P3W Padang Bulan Jayapura.

Jayapura (30/4/2012) Cristin Neubaeur: Koordinator Faith Based Network West Papua – Jerman pagi ini, Senin April 30, 2012 dipanggil dari Polda Papua. Panggilan ini berkaitan dengan peluncuran laporan Hak Asasi Manusia di Papua 2010/2011 di P3W pada 21 April 2012. (SBP/PLW).

Oleh Yahoo! News | Yahoo! News

Oleh Kim Hookem-Smith

Seorang bayi laki-laki yang baru lahir berjuang bertahan hidup di Pakistan setelah terlahir dengan kondisi memiliki anggota tubuh tambahan.

Bayi ini diduga adalah satu dari sepasang kembar parasit. Ia memiliki bagian tubuh kembarannya yang tidak berkembang sempurna.

Pacific Scoop:
Report – By Jubi in Jayapura

The Indonesian government has restricted the number of foreign journalists who are given access to enter West Papua and write about the situation there, according to a new report.

As well as journalists, a number of foreign non-government organisations have been prevented from being active in West Papua.

The joint report by the Faith-Based Network on West Papua, Franciscan International, Papua Land of Peace and the Asian Human Rights Commission which was launched at the P3W Aula in Padang Bulan on April 21.

The report says that in January 2011, Peace Brigades International (PBI) closed its operations in Papua and left Indonesia.

http://www.bintangpapua.com/headline/21856-sekjen-pbb-dituntut-bertanggung-jawab

Selasa, 17 April 2012 23:31

Sekjen PBB Dituntut Bertanggung Jawab

Atas Pernyataannya Soal Papua

Yulius Miagoni

JAYAPURA—Sekjen PBB Bang Ki Moon saat  ini  dituntut  orang Papua  untuk  segera  mempertanggungjawabkan      pernyataannya  yang mengatakan agar  masalah Papua  dibawa untuk dibahas di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi Dekolonisasi Majelis Umum PBB. Kabarnya pernyataan  Ki Moon tersebut  disampaikan di hadapan publik di Auckland, New  Zealand, 7 September 2011 lalu.    
Permintaan ini  disampaikan Sekretaris Komisi  A  DPR Papua  Yulius  Miagoni,  SH ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (17/4).  Menurut  pria berambut gimbal ini,  pernyataan Sekjen PBB Bang Ki Moon kini,  terus dikejar orang Papua karena  yang menyampaikan  persoalan  tersebut adalah  seseorang yang mempunyai  kewenangan besar  dalam menentukan  keabsahan sebuah negara. 
“Presiden  bicara begitu saja itu   punya  gaungnya  besar. Terus Gubernur  yang   bicara saja  orang bisa  kaget. Apalagi    Sekjen PBB dia  sudah  bicara  begitu sebenarnya  ya   secara jujur  kita  katakan  bahwa  perjuangan diplomasi  orang Papua berada pada  posisi yang jauh,” tandasnya.
Politisi Partai Kasih Demokrasi Indonesia  (PKDI)  Papua  ini mengatakan,  pihaknya sependapat  dengan  Direktur  Eksekutif  LP3BH Yan Christian Warinussy bahwa  status politik  Tanah Papua  di  PBB sebenarnya belum final,  sehigga masih dapat  digugat dan atau  dipersoalkan  kembali oleh rakyat Papua secara hukum di Pengadilan Internasional.
“Semua  orang  punya  hak. Yang  namanya  masalah  hukum  semua  warga negara  Indonesia maupun warga bangsa manapun berhak  menuntut  keadilan hingga ke Mahkamah Internasional,” ujar dia. Dia mengatakan,  terkait  masalah tersebut  orang Papua menginginkan agar  adanya pelurusan sejarah Papua yang selama  ini  seringkali diabaikan pemerintah Indonesia.

Posted at 03:25 on 16 April, 2012 UTC

Separatist groups from Indonesia’s West Papua region are to apply for observer status at the Melanesian Spearhead Group.

A spokesperson for the indigenous West Papuan people in Vanuatu, Dr John Ondawame, says previous applications have failed because they were not provided for in the MSG’s policies.

But he says a change in guidelines now gives groups such as his the right to apply for observer status.

He says, if successful, their first action would be to seek the removal of Indonesia’s observer status.